PKKN

Posted by : Unknown Jumat, 09 September 2016

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan.Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kegiatan kegiatan yang bersikap PPKN adalah sebagai berikut
- Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (pressure group), maupun kelompok kepentingan tertentu.
-Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, DPR, presiden, atau menteri.
-Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat.
-Berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi.

Pemerintahan di Indonesia
Negara Indonesia terdiri dari lembaga:Legislatif,Yudikatif,Eksekutif

Yudikatif terdiri dari Makhamah Agung, Komisi Yudisial, Makhamah Konstitusi
Legislatif terdiri dari MPR, DPR, DPD,DPRD provinsi, DPRD Kota, DPRD kabupaten
Eksekutif terdiri dari presiden & wakil presiden, kabinet (menteri - menteri),gubernur, bupati, walikota

Yudikatif adalah lembaga yang menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.

Legislatif adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menujuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga kadangkala menulis perjanjian dan memutuskan perang.

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.

Sumber:https://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kehakiman
https://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif